Jangan Risih dengan Wacana ALA-Abas

 * Ketua KP3 ALA-Abas: Ini Hak Konstitusi Masyarakat

TAPAKTUAN - Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi (KP3) ALA-ABAS, Kabupaten Aceh Selatan, Teuku Sukandi meminta para tokoh masyarakat Aceh, bersikap arif dan bijak dalam menanggapi rencana pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas).

“Kami meminta para tokoh yang kontra, agar tidak risih karena pemekaran ALA-Abas, bukan upaya pemisahan diri dari NKRI, melainkan hanya pemekaran provinsi. Ini merupakan hak kontitusional masyarakat berdasarkan UUD 1945,” kata T Sukandi, Minggu (12/10).

Imbauan ini disampaikannya, terkait pernyataan sejumlah tokoh masyarakat dan petinggi pemerintahan yang dinilainya tidak mengerti persoalan ini secara mendalam.

“Perjuangan pemekaran ALA-Abas ini sudah kami mulai sebelum anda-anda yang berpendapat kontra tersebut, duduk di lembaga legislatif,” tukasnya.

Atas nama KP3 ALA-Abas dan masyarakat di Aceh Selatan, ia juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR yang telah menyuarakan kembali wacana pembentukan provinsi ALA-Abas ini. “Peluang pemekaran provinsi Aceh jangan disia-siakan. Sementara provinsi lain seperti Papua, bahkan Kepri (Kepulauan Riau) dan Banten, telah memekarkan diri untuk menggenjot pembangunan di daerah tersebut,” paparnya.

Menurutnya, pemekaran ALA-Abas ini telah masuk dalam grand design pemekaran Provinsi tahun 2016-2020. Namun, perlu upaya-upaya untuk memercepat prosesnya di bulan Agustus 2015. Hal ini berdasarkan konsensus pihaknya dengan presiden terpilih, Jokowi-JK untuk pemekaran provinsi di Aceh.

“Insya Allah presiden baru akan memberikan dukungan penuh, apalagi Gubernur Zaini Abdullah juga merupakan anggota tim Indonesia Hebat,” ujar T Sukandi yang juga Ketua Harian PETA Aceh ini, sambil menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat bagian utara dan timur Aceh, yang turut memberi dukungan untuk pembentukan Provinsi ALA-Abas.

Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, secara terpisah juga menilai bahwa kawasan Aceh Leuser Antara (ALA) yang mencakup wilayah tengah, tenggara, dan selatan Aceh, bersama kawasan Aceh bagian barat hingga selatan (Abas), layak menjadi sebuah provinsi baru di Indonesia.  

Menurutnya, tokoh-tokoh dan masyarakat ALA dan Abas punya kemauan untuk berdiri sendiri dan punya kemampuan untuk mengelola daerahnya. “Dampak yang diharapkan adalah pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan hak otonomi untuk mengurus rumah tangga sendiri,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar yang juga mantan anggota DPRK Subulussalam ini turut mengungkapkan sejumlah ironi yang dirasakan warga Subulussalam. Seperti, rencana pembangunan jalan Gelombang, Subulussalam-Muara Situlen, Aceh Tenggara, yang terkesan sebatas program dalam dokumen tanpa realisasi di lapangan.

Kebijakan Pemerintah Aceh juga sering terkesan kurang merespon gagasan dan program pemerintah daerah. Dia menyontohkan, program pembangunan pabrik minyak goreng yang digagas sejak 2010 lalu di Subulussalam, telah diakomodir Departemen perindustrian dengan memplot anggaran Rp 52 miliar lebih.

“Namun akibat kurang mendapat dukungan Pemprov Aceh, sampai sekarang program ini belum dapat dilaksanakan. Padahal, kalau pabrik minyak goreng ini terwujud maka bukan saja Subulussalam yang bangga, tapi Aceh secara umum,” ujarnya.(lid)

Sumber: Aceh.tribunnews.com